Daftar Istilah

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa

berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

2. Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK, adalah arsip data berupa disket

atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar,

dan/atau data lainnya.

3. Bagan Akun Standar (BAS) adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan

disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran,

serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

4. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

5. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan

belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/ satker Kementerian

Negara/ Lembaga.

6. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi

tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

7. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,

Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan

dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/

Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal

Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas

nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang

mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen

pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

9. Daftar Nominatif adalah daftar rincian yang memuat nama-nama penerima uang, jumlah

uang, dan rincian lainnya atas perjalanan dinas dan sebagainya secara kolektif.

10. Data transaksi BMN adalah data berbentuk jurnal transaksi perolehan, perubahan, dan

penghapusan BMN, yang dikirimkan melalui media ADK setiap bulan oleh petugas Unit

Akuntansi Kuasa Pengguna Barang kepada petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Anggaran di tingkat satuan kerja.

11. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan

oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan

untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas

akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah

instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan.

14. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat

Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal Perbendaharaan.

15. Kementerian negara adalah organisasi dalam Pemerintahan Republik Indonesia yang

dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang tertentu.

16. Kuitansi adalah selembar surat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan

sejumlah uang dari yang disebut sebagai pemberi atau yang menyerahkan uang kepada

yang disebut sebagai penerima dan yang harus menandatangani telah menerima

penyerahan uang itu sebesar yang disebutkan dalam surat itu, lengkap dengan tanggal

penyerahan,tempat serta alasan penyerahan uang itu. Untuk memperkuat tanda bukti

tersebut ditempel kan meterai sebesar yang ditentukan oleh undang-undang per pajakan.

17. Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan

keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,

investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

18. Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu

periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.

19. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan

APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas

Laporan Keuangan.

20. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang

pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam

satu periode.

21. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran

yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

22. Letter of Credit (L/C) adalah surat kredit berdokumen janji tertulis yang diterbitkan oleh

issuingbank atas dasar permohonan tertulis aplicant atau dirinya sendiri kepada

beneficiary untuk membayar atau mengaksep draft, mengizinkan bank lain untuk

membayar atau mengaksep atau mengambil alih draft, apabila dokumen yang diserahkan

oleh beneficiary sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh

issuing bank (letter of kredit).

23. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset,

utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

24. No Objection Letter (NOL) adalah surat persetujuan dari pemberi hibah atau donor atas

suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis

pekerjaan yang ditetapkan.

25. Pemegang Uang Muka (PUM) adalah pejabat pembantu bendahara pengeluaran.

26. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran

Kementerian Negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

27. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/ Kuasa PA

adalah Menteri/ Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas

pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.

28. Pihak lain adalah instansi/unit organisasi di luar Kementerian Negara/Lembaga dan

berbadan hukum yang menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN, dan

karenanya wajib menyelenggarakan SAI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

29. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan

oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk

untuk menampung seluruh penerimaan negara dan atau membayar seluruh pengeluaran

negara pada Bank/ Sentral Giro yang ditunjuk.

30. Rekening Kas Umum Negara (Rekening KUN) adalah rekening tempat penyimpanan

uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran

Negara pada Bank Sentral.

31. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut

RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan

kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana

kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan

dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

32. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan

beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

33. Satuan kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/ lembaga

yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

34. Satuan Kerja adalah kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan

bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan

satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

35. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang

terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/ dikeluarkan oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh

Kementerian Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN setempat.

36. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat keterangan yang

menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat

mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari

pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.

37. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) adalah pernyataan tanggung jawab

belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah

tertentu.

38. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti penyetoran / pembayaran pajak yg telah

dilakukan dengan menggunakan formulir.

39. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) adalah surat setoran yang digunakan atas Penerimaan

Negara Bukan Pajak (selain PPh,PPN, PBB, BPHTB dan Cukai) dan penerimaan non

anggaran (misal: Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan)

40. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku

pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.

41. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna

Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan

dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

42. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) adalah surat perintah membayar

yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan

yang akan dilaksanakan dan membebani MAK transito.

43. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) adalah surat perintah

membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran karena

kebutuhan dananya melebihi pagu uang persediaan dan membebani MAK transito.

44. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GUP) adalah surat

perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna

Anggaran dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan

uang persediaan yang telah dipakai.

45. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil (SPM-GUP Nihil) adalah

surat perintah membayar penggantian uang persediaan nihil yang diterbitkan oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN.

46. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah surat perintah membayar langsung

kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.

47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN

selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban

APBN berdasarkan SPM.

48. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) adalah surat setoran atas penerimaan

pengembalian belanja tahun anggaran berjalan (yang bersifat telah membebani anggaran)

49. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

50. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur manual maupun

yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.

51. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) adalah serangkaian prosedur

manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang

dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan pengguna Anggaran BAPP.

52. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

53. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling

berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi

untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai

ketentuan yang berlaku.

54. Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang yang diberikan kepada satker untuk

kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.

55. Transfer Lainnya adalah pengeluaran yang berasal dari anggaran perhitungan dan

pembiayaan atas belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian

Negara/Lembaga.

56. Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur

ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai

kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran

langsung.

57. Unit Akuntansi Instansi (UAI) adalah unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga

yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan

instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.

58. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah UAI yang melakukan

kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.

59. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna

Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.

60. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) adalah UAI yang

melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh

UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.

61. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) adalah unit akuntansi

BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan

melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB, penanggung jawabnya

adalah Kepala Kanwil atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.

62. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) adalah UAI yang

melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh

UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di

bawahnya.

63. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) adalah unit akuntansi

BMN pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari

UAPPB-W, dan UAKPB yang langsung berada dibawahnya yang penanggungjawabnya

adalah pejabat Eselon I.

64. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) adalah UAI pada tingkat Kementerian

Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan,

baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.

65. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) adalah unit akuntansi BMN pada tingkat

Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN

dari UAPPB-E1, yang penanggung jawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.

Sumber : Materi kerja